HABA ACEH TIMUR | IDI RAYEUK -Dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi kinerja, Rabu (29/1/2020), Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mengadakan workshop penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bagi seluruh pejabat.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dilaksanakan di Aula Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
MB. Bandi Harvirdaus SH selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu narasumber dengan materi Regulasi Urusan Pertanahan di Kabupaten/Kota memaparkan tentang kewenangan di bidang Pertanahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
Amriadi, SE mewakili dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, menjadi narasumber kedua dengan materi Standar Operasional Prosedur-Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjelaskan tentang teknis pengisian SOP.
Amriadi mengatakan tujuan dari pelaksanaan pendampingan ini dilakukan guna menyesuaikan SOP dengan perubahan tuntutan kinerja organisasi Dinas Pertanahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban.
Amriadi dalam kesempatan ini juga menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari ASN, selain itu untuk melindungi organisasi atau unit kerja atau ASN dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
MB. Bandi Harvirdaus, SH mengatakan SOP dan Tupoksi merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“SOP wajib dijadikan acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan pemerintahan, termasuk kinerja pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, “ujar Bandi saat pembukaan kegiatan workshop penyusunan SOP dan Tupoksi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Rabu 29/1/2020.
Ia berharap kepada seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala sub bagian yang mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan SOP dan Tupoksi ini nantinya dapat memberikan pelayanan prima dan optimal. “Adanya kegiatan penyusunan SOP ini sangatlah membantu dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, “tegas Bandi.
Bandi menyampaikan bahwa SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga dapat bersifat eksternal. SOP selain untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketetapan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsibilitas dan akuntabilitas instansi pemerintah," jelasnya.
Kedepan, dengan adanya standar yang sudah diatur dan menjadi ketetapan, maka setiap sub bagian dan seksi harus melaksanakan kegiatan serta proses kerja secara baik dan memuaskan sesuai dengan tujuan penyusunan dan pembuatan SOP ini," tutupnya.